Penjelasan Adik Presiden Prabowo Subianto Mengenai Isu Lahan Sawit
Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, memberikan pernyataan tegas terkait isu kepemilikan lahan sawit yang menyeret nama kakaknya. Ia secara keras membantah tuduhan bahwa Prabowo memiliki lahan sawit di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Hashim menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial adalah fitnah yang sengaja disebarkan oleh pihak tertentu.
Pernyataan ini disampaikan saat ia menghadiri acara Perayaan Natal Bersama Gereja-Gereja Asal Sumatera Utara di Jakarta Timur, pada Senin (22/12). Hashim menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki bisnis perkebunan sawit di Indonesia. “Ini adalah fitnah, ini adalah bohong. Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” ujarnya dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa tuduhan tersebut sangat tidak berdasar, terutama yang menyebutkan adanya penguasaan lahan di Sumatera Utara, Aceh, hingga Sumatera Barat. “Prabowo ini tidak punya satu hektare pun sawit di Indonesia, apalagi di Sumatera,” imbuhnya.
Diduga Ada Motif Tersembunyi di Balik Isu Ini
Hashim menduga ada motif terselubung di balik penyebaran isu ini. Ia menyinyalir bahwa serangan tersebut berasal dari para pengusaha nakal yang merasa terancam dengan kebijakan pemerintah saat ini dalam menegakkan hukum lingkungan. Menurutnya, ada sekitar 3,7 juta hektare lahan sawit ilegal yang ditanam di kawasan hutan lindung dan taman nasional oleh lebih dari 200 perusahaan.
“Antara lain ada 200 lebih perusahaan yang pemiliknya adalah orang-orang yang jahat. Dan kami menduga mereka-mereka ini yang menyebar fitnah ini. Karena mereka sangat dirugikan oleh pemerintah sekarang ini, kalau pemerintah sekarang ini menegakkan hukum,” jelasnya.
Ia juga menyoroti penggunaan influencer dan akun-akun fiktif di media sosial untuk menyebarkan narasi negatif guna menyudutkan Presiden Prabowo.
Respons terhadap Aspirasi Masyarakat Sumatera
Selain mengklarifikasi isu sawit, Hashim juga merespons aspirasi masyarakat Sumatera Utara terkait isu lingkungan yang menyeret PT Toba Pulp Lestari (TPL). Hashim mengatakan bahwa operasional TPL saat ini telah ditutup sementara oleh pemerintah. Ia berharap penutupan itu bisa bersifat permanen jika terbukti merugikan masyarakat.
“Dan saya yakin pemerintah nanti akan betul-betul perhatikan aspirasi masyarakat Sumatera Akan hal pabrik Pulp Toba Lestari yang saya dengar sudah ditutup sementara. Mudah-mudahan dan semoga akan ditutup selama-lamanya,” katanya.
Ia memastikan akan menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden Prabowo Subianto. “Jadi ini tentu saya akan sampaikan aspirasi masyarakat Sumatera Utara kepada Presiden. Dan saya yakin Presiden akan memperhatikan dan akan menanggapi dengan baik,” katanya.
Masalah Lingkungan di Sumatera Utara
Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pendeta Victor Tinambunan menyampaikan bahwa acara ini menjadi tonggak sejarah baru dalam memperkuat solidaritas antarumat. Kehadiran gereja-gereja dari berbagai wilayah ini bertujuan untuk membangun kembali kekompakan yang selama ini mungkin terpisah secara geografis.
Pihaknya juga telah mengumpulkan ratusan juta rupiah dari penggalangan dana yang dilakukan. Uang itu nantinya akan digunakan membantu korban bencana Sumatera. “Yang terkumpul persembahan malam ini sudah ada Rp500 juta, dan ditambah persembahan malam hari ini akan disumbangkan untuk meringankan beban suara kita yang menderita di Sumatera Utara. Jadi, itu kira-kira yang sejauh ini, dan ke depan ini akan dilanjutkan kembali malah lebih besar,” tambahnya.
Pendeta Victor juga menyoroti kondisi lingkungan di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Tapanuli Raya. Ia menyebut rentetan bencana yang terjadi belakangan ini bukanlah kebetulan semata, melainkan dampak dari kerusakan alam yang masif. Menurutnya, operasional industri besar menjadi salah satu faktor pemicu rusaknya ekosistem yang seharusnya dilindungi.
“Jadi, kondisi ini kan kita tidak ada keraguan kita bahwa alam Sumatera Utara itu sudah betul-betul rusak berat, karena kehadiran operasi salah satu diantaranya TPL. Jadi, bencana ini sebetulnya, seperti berulang kali kami katakan adalah bencana ekologis, karena kerusakan alam yang sangat parah. Oleh karena itu, ke depan memang harus ada kerjasama semua pihak, dan gereja-gereja bersedia membantu pemerintah untuk memulihkan alam Tapanuli Raya,” tegasnya.
