Penilaian Terhadap Kepemimpinan Pemerintahan Prabowo
Ray Rangkuti, seorang pengamat politik dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani, menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kepemimpinan saat ini cenderung berorientasi pada masa lalu, bukan masa depan. Ia menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo memiliki ciri-ciri mirip dengan era Orde Baru.
Salah satu contoh dari hal tersebut adalah perluasan kewenangan tentara dan polisi dalam ranah sipil. Hal ini menunjukkan bahwa institusi militer dan kepolisian kini lebih banyak terlibat dalam urusan non-militer. Selain itu, Ray juga menyebutkan adanya wacana untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi tidak langsung, yaitu melalui DPRD.
Wacana Pilkada Melalui DPRD
Wacana tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan bahwa biaya penyelenggaraan Pemilu langsung di Indonesia terlalu mahal. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pilkada dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui DPRD, sebagai bentuk efisiensi.
Menurut Ray Rangkuti, langkah ini memperlihatkan orientasi pemerintahan Prabowo yang lebih condong ke arah sentralisasi, bukan desentralisasi. Sentralisasi mengartikan bahwa pengambilan keputusan lebih berada di tangan pusat, sedangkan desentralisasi memberikan otonomi lebih besar kepada daerah.
“Jika wacana ini dilaksanakan, maka arah pemerintahan akan semakin sentralisasi,” ujar Ray. Ia menilai bahwa hal ini merupakan ciri khas dari kepemimpinan Orde Baru, termasuk pelibatan tentara dan polisi dalam ranah sipil serta munculnya praktik nepotisme.
Nepotisme dan Keterpercayaan Rakyat
Nepotisme, yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk memberikan keuntungan kepada keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kompetensi, kini mulai marak. Ray menilai bahwa hal ini sangat mirip dengan situasi di zaman Orde Baru.
Selain itu, ia juga mengkritik bagaimana rakyat bisa memberikan kepercayaan kepada DPRD, yang dinilai tidak dipercaya oleh publik. Dalam survei, DPR dan DPRD sering kali masuk dalam daftar lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat.
“Bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada orang yang justru kita tidak percaya?” tanya Ray. Ia menegaskan bahwa hal ini menjadi pertanyaan penting dalam konteks wacana Pilkada melalui DPRD.
Alasan Prabowo Mengusulkan Perubahan Sistem Politik
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan sistem politik di Indonesia. Ia menilai bahwa sistem demokrasi pemilihan langsung terlalu mahal dan tidak efisien. Dalam pidatonya saat perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, ia mengajak seluruh ketua umum partai politik untuk mendukung wacana tersebut.
Prabowo juga memberikan contoh dari negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan India yang telah menerapkan sistem Pilkada melalui DPRD. Ia menekankan bahwa metode ini lebih efisien dan dapat menghemat anggaran negara.
“[…] Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya,” ujarnya. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan bisa digunakan untuk program pemerintah lain, seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak dan perbaikan sekolah.
