Proses penanganan pascabencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Sumatra terus dilakukan. Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan berbagai sektor lainnya masih melakukan pembersihan material kayu yang tersisa akibat banjir serta pemulihan akses masyarakat di Aceh Utara dan Sumatra Utara hingga hari Kamis (1/1/2026).
Di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, fokus pekerjaan pembersihan adalah pembukaan akses jalan dan lorong permukiman warga yang tertutup tumpukan kayu. Sebanyak 16 unit alat berat dikerahkan dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta asosiasi pengusaha kehutanan.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) Subhan menjelaskan bahwa pekerjaan di lapangan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan keselamatan masyarakat dan pemulihan akses dasar.
“Hingga saat ini sekitar 2,3 kilometer akses jalan dan lorong permukiman sudah berhasil dibuka. Fokus kami adalah memastikan mobilitas warga kembali normal dan fasilitas sosial dapat segera difungsikan,” ujar Subhan dalam pernyataannya, Jumat (2/1/2026).
Selain membuka akses jalan, tim gabungan juga melakukan pembersihan terhadap fasilitas sosial yang terdampak banjir. Di Dayah Darul Aman, Desa Tanjung Dalam, pembersihan dilakukan di ruang makan, kamar santri, serta dapur umum.
Subhan menambahkan bahwa penanganan di Aceh Utara memiliki tantangan tersendiri karena tingginya kebutuhan kayu untuk membangun kembali rumah warga yang rusak atau hanyut akibat banjir.
“Ada sekitar 420 unit rumah yang terdampak. Masyarakat sangat membutuhkan kayu sisa bencana untuk membangun kembali rumah mereka. Karena itu, penanganannya harus ekstra hati-hati agar tetap tertib dan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Koordinasi dengan BNPB, TNI, dan pemerintah daerah terus dilakukan, termasuk dalam pengaturan pemanfaatan kayu sisa bencana yang saat ini masih dalam tahap pendataan dan pendalaman.
Sementara itu, di Provinsi Sumatra Utara, pembersihan tumpukan kayu pasca-banjir juga masih berlangsung. Tim gabungan yang melibatkan unit pelaksana teknis Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, kementerian terkait, pihak swasta, dan relawan mengerahkan puluhan alat berat untuk normalisasi sungai dan pembangunan jembatan Bailey, terutama di wilayah Sungai Garoga.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatra Utara Novita Kusuma Wardani menyatakan bahwa keterlibatan banyak pihak menjadi kunci percepatan penanganan pascabencana di wilayah tersebut.
“Kami bekerja bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan relawan. Penanganan di Sumatra Utara berjalan kolaboratif karena komandonya berada pada Satgas Pemda dan TNI,” kata Novita.
Ia menambahkan bahwa tim Kementerian Kehutanan juga melakukan penghitungan dan pengukuran volume kayu untuk memastikan pengelolaannya berjalan tertib dan transparan.
“Saat ini sudah dilakukan pengukuran terhadap 85 batang kayu dengan volume sekitar 63,59 meter kubik. Kami juga mengidentifikasi tumpukan kayu besar di aliran Sungai Batang Toru sebagai langkah antisipasi,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan bahwa penanganan pascabencana hidrometeorologi di Sumatra akan terus dilakukan secara bertahap. Prioritas utama tetap pada keselamatan masyarakat, pemulihan akses dan fasilitas umum, serta kehati-hatian dalam pengelolaan material kayu sisa bencana agar dapat memberikan manfaat optimal bagi warga terdampak.
