Tantangan Indonesia dalam Transisi Energi Hijau
Indonesia menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding banyak negara lain dalam upaya transisi energi hijau hingga mencapai target net zero emission pada 2060. Keragaman sumber daya alam, ketergantungan tinggi pada energi fosil, serta struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor-sektor beremisi besar membuat proses transisi energi hijau tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
Ketua Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) Katharine Grace menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan harmonisasi kebijakan dan titik temu yang jelas antara kebutuhan pembangunan dan komitmen global terhadap pengurangan emisi. Meski Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, kondisi ini justru membuat ketergantungan pada energi semakin kuat.
Dia menjelaskan, ketergantungan tersebut tidak bisa dilepas begitu saja karena akan membuat proses transisi berjalan tidak siap. “Kalau kita langsung lepas begitu, pasti kita nggak siap. Tarik ulur pemerintah itu penting. Yang utama adalah bagaimana komitmen 2060 untuk net zero emission tetap dijaga,” kata Katharine Grace.
Ketergantungan pada Sektor Beremisi Tinggi
Menurut dia, sekitar separuh portofolio kredit nasional masih terkait sektor beremisi tinggi seperti batu bara dan energi fosil lainnya. Ini menjadi hambatan besar, tetapi bukan berarti arah transisi berhenti. Pemerintah harus mengatur langkah secara lebih agresif agar transisi berjalan terarah tanpa mengguncang stabilitas ekonomi.
Katharine Grace menilai, kompleksitas Indonesia jauh lebih besar dibanding negara-negara ASEAN lain. Singapura misalnya, tidak memiliki ketergantungan pada sumber daya alam seperti Indonesia sehingga dapat bergerak lebih cepat dalam transformasi energi bersih.
“Kita 100 persen masih sangat bergantung pada natural resources. Fuel kita masih banyak dari minyak dan proses eksplorasi terus berjalan,” jelas Katharine Grace.
Konsep Net Zero dan Mekanisme Penyeimbang
Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa konsep net zero bukan berarti seluruh aktivitas berbasis fosil harus dihapus total. Yang terpenting adalah keseimbangan antara emisi yang dihasilkan dan yang dikembalikan kepada bumi.
“Kalau perusahaan gas menghasilkan emisi 20 juta ton CO₂ equivalent, maka mereka harus mengembalikan 20 juta ton itu. Itulah konsep net zero,” tegas Grace.
Mekanisme seperti carbon trading, penanaman pohon, dan berbagai skema offset lainnya menjadi instrumen penting untuk mencapai keseimbangan tersebut. Meski transisi ke energi terbarukan terus didorong, Grace menilai langkah itu tetap harus realistis mengikuti dinamika ekonomi nasional.
Investasi Berkelanjutan dan Dampak Ekonomi
Sementara itu, Co-Founder & CEO Olahkarsa Unggul Ananta menyebut bahwa investasi berkelanjutan secara global makin meningkat. Laporan Sustainability Reality dari Ford & Stanley menyatakan bahwa rata-rata imbal hasil investasi berkelanjutan sebesar 12,5 persen. Angkanya lebih tinggi dibanding dana tradisional yang tumbuh 9,2 persen.
“Tentu dari data ini mengirimkan suatu pesan yang penting di mana perusahaan mulai melihat bahwa ESG ini bukan hanya sekadar baik terhadap bumi dan masyarakat serta stakeholder, tetapi bagaimana pembiayaan ESG memiliki implikasi terhadap imunitas ekonomi yang lebih kuat dan inerja finansial yang lebih baik,” jelas Unggul.
