Tatanan Internasional yang Rapuh
Ketegangan global yang meningkat dalam setahun terakhir menunjukkan bahwa tatanan internasional pasca-Perang Dingin semakin rapuh. Banyak pengamat, politikus, dan ahli hubungan internasional mengatakan bahwa dunia kini memasuki fase paling berbahaya sejak tahun 1945. Dalam laporan majalah The New Yorker, pemerintahan Donald Trump dianggap sebagai penggerak “proyek imperialis baru” yang ditandai dengan unilateralisme agresif. Dari rencana penguasaan Greenland hingga penggunaan kekuatan di Amerika Latin, pendekatan ini dinilai menciptakan preseden berbahaya yang kemudian ditiru oleh kekuatan besar lain seperti Rusia dan China. Akibatnya, risiko konflik global meningkat tajam.
The Telegraph bahkan menyebut Perang Dunia Ketiga bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan proses yang mungkin telah dimulai secara terfragmentasi. Dari Taiwan hingga Baltik, garis api global semakin jelas terbentuk. Di mana saja titik api yang berpotensi memicu perang besar yang ditakuti tersebut?
Bara di Timur Tengah
Timur Tengah adalah salah satu titik api utama. Ancaman intervensi militer Amerika Serikat terhadap Iran, di tengah gelombang protes domestik di negeri itu, memicu eskalasi retorika dan kesiapan militer. Teheran menuduh Washington secara sengaja meningkatkan ketegangan kawasan.
Dua tahun genosida di Gaza yang dilakukan Israel menjadi pemicu memanasnya situasi belakangan. Iran agaknya menjadi sasaran negara Zionis dan AS karena merupakan satu-satunya negara formal di kawasan yang melakukan tindakan nyata atas aksi Israel yang sejauh ini telah membunuh 71 ribu warga Gaza, kebanyakan anak-anak dan perempuan tersebut.
Kelompok-kelompok yang didukung Iran seperti Houthi di Yaman dan Hizbullah di Lebanon juga melancarkan serangan mencoba menekan Israel menghentikan agresi di Gaza.
Tentara Israel menghancurkan seluruh blok pemukiman di kamp Jabalia, sebelah utara Jalur Gaza, akhir Agustus 2025.
Dalam eskalasi terkini, ketua parlemen Iran memperingatkan bahwa setiap serangan AS akan dibalas dengan serangan terhadap pangkalan dan kapal Israel serta Amerika di kawasan. Ini mendesak Israel dan sejumlah negara Arab mengiba agar AS menunda menyerang Iran.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Ahad (18/1/2025) kembali mengeluarkan peringatan bahwa serangan Amerika Serikat ke negaranya akan memprovokasi sebuah respons keras. Jika serangan itu sampai mengakibatkan terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, hal tersebut bakal dilihat “sama dengan perang berskala besar terhadap bangsa Iran.”
Israel sendiri berada dalam status siaga tinggi. Militer Zionis disebut siap memanfaatkan serangan AS untuk menghantam target-target Iran yang selama ini masuk daftar sasaran mereka.
Para analis menilai eskalasi ini tidak lagi tampak sebagai kecelakaan, melainkan arah kebijakan. Pada Juni tahun lalu, dunia nyaris menyaksikan perang regional besar yang melibatkan AS dan sekutu Barat di satu sisi, serta Rusia dan China di sisi lain.
Meski serangan udara AS ke fasilitas nuklir Iran sempat meredakan ketegangan, ancaman nuklir Teheran tetap “meningkat”, kata Paul Ingram, afiliasi penelitian untuk Pusat Risiko Eksistensial di Universitas Cambridge.
Korps Pengawal Revolusi Islam mengumumkan bahwa mereka telah berhasil melancarkan serangan rudal terhadap salah satu kantor pusat intelijen Israel, Mossad di Tel Aviv.
Klaim Trump bahwa AS telah menghilangkan kemampuan nuklir rezim tersebut di masa mendatang dengan cepat dibantah sendiri oleh Pentagon. Karena Iran masih menyimpan 440 kg uranium yang telah diperkaya, hal ini menambah situasi berbahaya di mana kapasitas mereka sedikit terdegradasi, namun insentif bagi Iran untuk memproduksi nuklir sangat besar di tengah ancaman AS dan Israel.
Media-media Barat melihat melemahnya Hizbullah di Lebanon, jatuhnya rezim Assad di Suriah dan ancaman pembubaran Hamas oleh AS-Israel berarti Iran telah kehilangan sebagian besar pengaruh proksinya di wilayah tersebut.
Dengan rezim di Teheran yang nampaknya bertekad untuk berjuang sampai akhir, serangan sembrono dari AS dan sekutu-sekutunya berpotensi menjadi pemicu konflik global pertama.
Komplikasi di Eropa
Selama Perang Dingin, selalu ada potensi konflik di Eropa. Namun saat ini, pernyataan-pernyataan pejabat di kedua sisi Atlantik, Rusia dan di seluruh Eropa Barat, menunjukkan kesiapan retoris untuk konflik bersenjata dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya.
Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán mengeklaim bahwa para pemimpin Eropa telah membentuk “Dewan Perang” untuk merencanakan kemenangan dalam potensi perang dunia ketiga. “Saya duduk di sana di antara mereka; 27 perdana menteri dan kepala negara duduk mengelilingi meja ketika kita bertemu di Eropa, dan saya memberitahu Anda dengan tegas bahwa mereka akan berperang,” kata Orbán pada rapat umum anti-perang pada Sabtu (17/1/2026) di Miskolc.
Mark Rutte, Sekjen NATO, baru-baru ini mengatakan bahwa negara-negara Barat “harus bersiap menghadapi perang besar seperti yang dialami kakek dan nenek kita”. Sementara Panglima Angkatan Udara Inggris Sir Richard Knighton mengatakan bahwa situasi saat ini jauh lebih berbahaya dibandingkan masa-masa sebelumnya dalam kariernya.
Ketika Vladimir Putin terus menunda perundingan perdamaian, ia juga memperingatkan bahwa ia siap berperang dengan Eropa jika diperlukan. Jika hal ini terjadi, kemungkinan besar hal ini akan terjadi melalui provokasi sekutu NATO di Eropa pada sejumlah titik rawan terutama di Baltik, Atlantik Utara, dan Balkan, tulis The Independent.
Untuk mengantisipasi hal ini, Moskow telah mulai menguji pertahanan NATO dan menyelesaikannya dengan serangkaian serangan wilayah udara ke Estonia, Rumania, dan Polandia.
Tim penyelamat dan polisi berada di lokasi jatuhnya bom serangan Rusia di terminal pos di Kharkiv, Ukraina, Ahad (30/6/2024). Dalam kejadian tersebut setidaknya satu orang tewas dan 10 lainnya terluka, termasuk seorang anak berusia 8 bulan. Kharkiv yang merupakan kota terbesar kedua di Ukraina kerap menjadi sasaran Rusia. – (EPA-EFE/SERGEY KOZLOV)
Sebagai tanda meningkatnya ketakutan bahwa serangan akan segera terjadi, Estonia, Latvia dan Lithuania, serta Polandia dan Finlandia, telah mengumumkan bahwa mereka menarik diri dari perjanjian ranjau darat untuk memperkuat pertahanan perbatasan mereka dengan Rusia. Ada juga upaya baru untuk menghidupkan kembali “sabuk rawa” Baltik di sepanjang sisi timur NATO untuk melindungi Eropa dari Rusia.
Meskipun negara-negara Baltik kemungkinan besar menjadi sasaran invasi Rusia, Moskow juga mulai meningkatkan produksi rudal hipersonik. Senjata jarak menengah tersebut mampu menyerang sasaran hingga jarak 3.415 mil, sehingga menempatkan lokasi di seluruh Eropa dan bahkan Amerika Serikat bagian barat dalam jangkauan potensialnya, tulis The Economic Times.
Keberhasilan uji coba rudal jelajah bertenaga nuklir Burevestnik pada bulan Oktober – dijuluki “Flying Chernobyl” karena memancarkan gas radioaktif dari reaktornya yang tidak terlindungi – menandai peningkatan eskalasi lainnya.
Uji coba rudal tersebut menunjukkan bahwa rudal tersebut dapat terbang selama 15 jam nonstop dan menempuh jarak 14.000 km namun jangkauan sebenarnya bisa jadi “tidak terbatas”, kata Putin. Klaim presiden Rusia yang kini memiliki persenjataan nuklir tingkat tertinggi di dunia adalah peringatan Perang Dunia Ketiga yang mengerikan.
Pertanyaannya, apakah presiden Rusia, yang secara de facto telah mengubah negaranya menjadi ekonomi perang, memiliki sumber daya militer dan keuangan untuk melanjutkan konflik yang lebih luas di Eropa.
Siaga NATO dan Rusia
Jika Rusia mengambil tindakan militer terhadap negara anggota NATO mana pun, hal itu akan memaksa aliansi militer tersebut terlibat konflik besar-besaran. Dalam skenario ini, Rusia dapat meminta sekutu-sekutunya untuk ikut serta dalam perang global.
Namun, ada dinamika baru terkait rencana Presiden AS Donald Trump mencaplok Greenland. Dengan dalih tak dapat penghargaan Nobel Perdamaian tahun lalu, ia merasa tak punya alasan mengutamakan jalan damai untuk merebut pulau besar milik Denmark tersebut.
“Mengingat Negara Anda memutuskan untuk tidak memberi saya Hadiah Nobel Perdamaian karena telah menghentikan lebih dari delapan perang, saya tidak lagi merasa berkewajiban untuk memikirkan Perdamaian semata,” tulisnya.
Pada Sabtu ia mengancam akan menerapkan tarif hukuman sebesar 10 persen, yang kemudian meningkat menjadi 25 persen, pada impor dari Denmark, Norwegia, Swedia, Perancis, Jerman, Inggris, Belanda dan Finlandia kecuali mereka membatalkan keberatan mereka terhadap rencana tersebut.
Perselisihan ini telah menjerumuskan hubungan perdagangan antara UE dan AS ke dalam kekacauan baru, memaksa blok tersebut untuk mempertimbangkan tindakan pembalasan, dan juga berisiko menghancurkan aliansi trans-Atlantik NATO yang telah menjamin keamanan negara-negara Barat selama beberapa dekade.
Laut Asia Timur Bergolak
Selat Taiwan juga disebut banyak analis sebagai medan paling berbahaya di abad ke-21. Beijing memandang Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari China, sementara Amerika Serikat semakin terbuka mendukung status quo kemerdekaan de facto pulau tersebut.
Latihan militer besar-besaran Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA) China dengan peluru tajam, simulasi blokade, uji tongkang pendaratan amfibi, hingga pengembangan pemotong kabel laut menunjukkan kesiapan China untuk operasi militer kompleks.
Pada tanggal 31 Desember 2025, Beijing merilis pidato Tahun Baru yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping ketika negara tersebut bersiap memasuki tahun 2026. Selain masalah dalam negeri, Taiwan sekali lagi muncul sebagai titik fokus utama, yang mencerminkan tekad Beijing yang semakin besar.
Dalam pidatonya, Presiden Xi menegaskan bahwa “Masyarakat China di kedua sisi Selat Taiwan memiliki garis keturunan dan kekerabatan yang sama. Reunifikasi nasional, sebagai tanda zaman, tidak dapat dihentikan.”
Sebelum menutup tahun 2025, China meluncurkan latihan militer skala besar yang dijuluki “Misi Keadilan” yang dimulai pada 29 Desember 2025. Latihan ini menandai latihan militer berskala terbesar hingga saat ini dan terutama mencakup latihan tembak-menembak.
Hubungan rumit China dan Taiwan
China Central Television (CCTV) menekankan bahwa Beijing “tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam memerangi separatisme dan mendorong reunifikasi nasional, melanjutkan operasi anti-separatis dan anti-intervensi, dan dengan tegas menjaga kedaulatan nasional, persatuan, dan integritas wilayah.”
Selain menanggapi pembelian senjata Taiwan senilai 40 miliar dolar AS dari Amerika Serikat, Misi Keadilan menegaskan kembali tujuan strategis China terhadap Taiwan. Persiapan yang dilakukan secara diam-diam sejak tahun 2021 di Provinsi Fujian menunjukkan bahwa Misi Keadilan mungkin mewakili latihan terakhir China sebelum kesiapan untuk terlibat dalam pertempuran dan mencaplok Taiwan.
Sejumlah pengamat memperkirakan tahun 2027 sebagai momen krusial, bertepatan dengan seabad berdirinya PLA. Washington dipandang akan sulit menghindari konfrontasi jika Taiwan diserang.
Invasi ke pulau itu hampir pasti memicu perang langsung AS–China, yang kemudian menyeret Jepang, Australia, India, dan negara-negara NATO Asia-Pasifik. Dalam skenario terburuk, konflik Taiwan bisa juga menjadi pemicu utama Perang Dunia Ketiga.
Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan merilis jet tempur F-16V Block 20 mengunci pergerakan J-16 China. – (MND)
Korea Utara menambah lapisan ancaman baru. Uji coba rudal balistik, penguatan industri senjata, serta pengembangan kapal perang berkemampuan nuklir menunjukkan ambisi militer Pyongyang yang meningkat drastis.
Hubungan militer dengan Rusia, termasuk pengiriman pasukan ke Ukraina, memunculkan kekhawatiran transfer teknologi strategis. Di saat yang sama, Korea Utara menjauh dari gagasan reunifikasi damai dan meningkatkan provokasi di perbatasan.
Sejumlah analis menilai Korea Utara bisa dimanfaatkan sebagai pion strategis oleh China untuk membuka front baru melawan AS. Konflik di Semenanjung Korea berpotensi menjadi pengalih perhatian global jika Beijing mengambil langkah terhadap Taiwan.
Yang jelas, dunia kini berada pada persimpangan sejarah. Konflik-konflik regional yang saling terhubung membuat satu kesalahan kalkulasi saja cukup untuk menyalakan api perang global. Seperti diingatkan para analis, pertanyaannya bukan lagi apakah eskalasi mungkin terjadi, melainkan apakah dunia siap menanggung konsekuensinya ketika para pemimpin dunia kehilangan akal sehat dan terus memilih konfrontasi.
