Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan bahwa nilai ekspor produk perikanan Indonesia selama Januari hingga Desember 2025 mencapai 6,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp105,5 triliun (dengan kurs Rp16.823 per dolar AS). Angka ini meningkat sebesar 5,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Machmud, menyampaikan bahwa Amerika Serikat menjadi pasar utama dengan nilai ekspor sebesar 1,99 miliar dolar AS atau Rp33,5 triliun, yang setara dengan 31,8 persen dari total ekspor.
Di posisi kedua, China menjadi pasar penting dengan nilai ekspor sebesar 1,22 miliar dolar AS atau Rp20,5 triliun (19,5 persen). Selanjutnya, negara-negara ASEAN mencatatkan nilai ekspor sebesar 1 miliar dolar AS atau Rp16,8 triliun (16 persen), Jepang sebesar 613,65 juta dolar AS atau Rp10,3 triliun (9,8 persen), serta Uni Eropa sebesar 451,72 juta dolar AS atau Rp7,6 triliun (7,2 persen).
“Nilai ekspor ke Amerika Serikat meningkat sebesar 4,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Begitu juga dengan peningkatan ekspor ke ASEAN sebesar 16,7 persen, Jepang 2,5 persen, dan Uni Eropa 9 persen,” ujar Machmud dalam keterangan di Jakarta, Senin (16/2/2026).
Dari sisi komoditas, udang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai ekspor sebesar 1,87 miliar dolar AS atau Rp31,5 triliun (29,8 persen dari total ekspor). Disusul oleh tuna-cakalang dengan nilai ekspor sebesar 1,04 miliar dolar AS atau Rp17,5 triliun (16,5 persen), cumi-sotong-gurita sebesar 889,73 juta dolar AS atau Rp14,9 triliun (14,2 persen), rajungan-kepiting sebesar 507,74 juta dolar AS atau Rp8,6 triliun (8,1 persen), serta rumput laut sebesar 315,62 juta dolar AS atau Rp5,3 triliun (5 persen).
Selain peningkatan ekspor, Machmud menambahkan bahwa KKP berhasil menekan impor produk perikanan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa neraca perdagangan produk perikanan sepanjang 2025 mencatat surplus sebesar 5,60 miliar dolar AS atau Rp94,2 triliun, naik sebesar 3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kami berkomitmen menjaga Indonesia tetap menjadi negara net exporter produk perikanan,” ujarnya.
Untuk menjaga sekaligus memperluas akses pasar produk perikanan pada 2026, KKP telah menyiapkan sejumlah langkah. Direktur Pemasaran Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Erwin Dwiyana dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengatakan salah satu langkah tersebut adalah fasilitasi kepada asosiasi dan eksportir terkait penerapan aturan baru Uni Eropa mengenai Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) dan pernyataan pengolahan.
Selain itu, KKP juga menyiapkan dukungan bagi eksportir dalam menghadapi aturan baru Amerika Serikat (AS) terkait Certificate of Admissibility. Dukungan ini penting karena sertifikat tersebut menjadi syarat utama agar produk perikanan Indonesia dapat diterima di pasar AS.
Erwin menambahkan bahwa KKP juga melakukan diplomasi terkait pengajuan Comparability Finding (CF) rajungan hasil tangkapan gillnet kepada National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), lembaga pemerintah AS yang mengatur kebijakan kelautan dan perikanan. Upaya ini dilakukan agar ekspor rajungan Indonesia tetap berlanjut dan tidak terhambat oleh regulasi baru yang diterapkan otoritas setempat.
“Kami mendorong pelaku usaha perikanan untuk tetap berkomitmen menjaga mutu dan keamanan produk, sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya dan daya saing sektor perikanan,” kata Erwin.
Strategi lainnya mencakup fasilitasi temu bisnis, promosi produk perikanan di ajang internasional, serta misi investasi. KKP juga mendorong pelaku usaha memanfaatkan tarif preferensi nol persen dalam kerangka Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) untuk produk olahan tuna dan cakalang yang akan berlaku setelah triwulan I 2026.
Erwin menegaskan bahwa perundingan penurunan tarif di kawasan non-tradisional seperti Amerika Utara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eurasia, hingga Amerika Latin terus dilakukan.
