Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi menarik diri dari puluhan organisasi internasional, termasuk lembaga PBB dan perjanjian iklim global. Langkah ini menjadi tanda jelas bahwa Washington semakin menjauh dari kerja sama multilateral yang sebelumnya menjadi ciri khas kebijakan luar negeri AS.
Menurut laporan yang diterbitkan pada Kamis (8/1/2026), Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan dukungan AS terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional. Angka tersebut terdiri atas 35 organisasi non-PBB dan 31 entitas PBB yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan Amerika Serikat.
Dalam pernyataannya, Gedung Putih menyatakan bahwa langkah ini diambil setelah dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap partisipasi dan pendanaan AS di berbagai organisasi internasional. Beberapa organisasi yang terdampak adalah lembaga dan panel penasihat di bawah naungan PBB yang fokus pada isu-isu seperti iklim, ketenagakerjaan, serta isu-isu lain yang oleh pemerintahan Trump dikategorikan sebagai bagian dari agenda keberagaman dan inisiatif “woke”.
Kementerian Luar Negeri AS menyatakan bahwa lembaga-lembaga tersebut dinilai tumpang tindih, salah kelola, tidak perlu, boros, dikelola dengan buruk, atau telah dikuasai oleh kepentingan tertentu yang bertentangan dengan agenda nasional AS. Sejumlah organisasi juga dianggap berpotensi mengancam kedaulatan, kebebasan, dan kemakmuran negara.
Keputusan ini menegaskan arah kebijakan Trump yang menarik AS dari forum-forum kerja sama internasional, terlepas dari langkah-langkah agresif Washington di panggung global, seperti operasi penangkapan pemimpin Venezuela Nicolás Maduro serta sinyal niat untuk mengambil alih Greenland, yang mengguncang sekutu dan rival AS.
Sebelumnya, pemerintahan Trump juga telah menghentikan dukungan terhadap sejumlah badan internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), Dewan HAM PBB, serta UNESCO. Washington kini menerapkan pendekatan selektif dalam membayar iuran PBB, dengan hanya mendukung lembaga yang dinilai sejalan dengan agenda Trump.
“Apa yang kita lihat adalah kristalisasi pendekatan AS terhadap multilateralisme: ‘cara kami atau tidak sama sekali’,” kata Daniel Forti, analis senior PBB di International Crisis Group. Menurutnya, Washington ingin kerja sama internasional sepenuhnya berdasarkan kepentingannya sendiri.
Perubahan Arah Kebijakan AS
Perubahan ini menandai pergeseran besar dibandingkan kebijakan pemerintahan AS sebelumnya—baik dari Partai Republik maupun Demokrat—dan memaksa PBB, yang tengah menghadapi penataan internal, melakukan pemangkasan program dan staf. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat independen, termasuk yang bekerja sama dengan PBB, melaporkan penutupan proyek menyusul keputusan AS tahun lalu memangkas bantuan luar negeri melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).
Meski demikian, pejabat AS menyatakan Washington masih melihat potensi PBB dan akan memfokuskan dana pembayar pajak untuk memperluas pengaruh AS di lembaga-lembaga penetapan standar global yang menjadi arena persaingan dengan China, seperti International Telecommunications Union, International Maritime Organization, dan International Labor Organization.
Penarikan diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) menjadi langkah terbaru Trump untuk menjauhkan AS dari lembaga internasional yang berfokus pada isu iklim. UNFCCC merupakan perjanjian 1992 yang diikuti 198 negara dan menjadi dasar Perjanjian Paris. Trump, yang kerap menyebut perubahan iklim sebagai hoaks, menarik AS dari Perjanjian Paris tak lama setelah kembali ke Gedung Putih.
Para ilmuwan arus utama menyatakan krisis iklim berada di balik meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem yang mematikan dan merugikan secara ekonomi, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hujan ekstrem, dan gelombang panas. Penarikan AS dinilai berpotensi menghambat upaya global menekan emisi gas rumah kaca. “Langkah ini memberi alasan bagi negara lain untuk menunda aksi dan komitmen mereka,” ujar ilmuwan iklim Universitas Stanford Rob Jackson, Ketua Global Carbon Project.
Tanpa keterlibatan AS—salah satu pengemisi dan perekonomian terbesar dunia—kemajuan signifikan dalam penanganan krisis iklim akan sulit dicapai, menurut para ahli.
Sementara itu, badan kependudukan PBB yang menyediakan layanan kesehatan seksual dan reproduksi global kembali menjadi sasaran oposisi Partai Republik. Trump sebelumnya menghentikan pendanaan badan tersebut pada masa jabatan pertamanya, dengan tuduhan keterlibatan dalam praktik aborsi koersif di sejumlah negara, termasuk China. Tuduhan tersebut dibantah oleh hasil peninjauan Kementerian Luar Negeri AS pada era Presiden Joe Biden.
Selain itu, AS juga akan keluar dari sejumlah organisasi lain, termasuk Carbon Free Energy Compact, United Nations University, International Cotton Advisory Committee, International Tropical Timber Organization, Partnership for Atlantic Cooperation, Pan-American Institute for Geography and History, International Federation of Arts Councils and Culture Agencies, serta International Lead and Zinc Study Group.
